Pekalongan —7 April 2026- Penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan memasuki babak baru. Sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dikabarkan mulai menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menelusuri jejak aliran dana dan memperjelas konstruksi perkara yang diduga melibatkan banyak pihak di lingkar kekuasaan daerah.
Pemeriksaan terhadap para pejabat teknis ini menjadi titik penting, mengingat posisi mereka diduga berkaitan erat dengan mekanisme pengumpulan dana yang selama ini terungkap dalam berbagai keterangan awal. Berdasarkan informasi yang beredar, praktik tersebut diduga berjalan secara terstruktur, sistematis, dan melibatkan lebih dari sekadar lapisan birokrasi.
FORLINDO Pertanyakan Nasib Pihak Lain
Namun, di tengah proses hukum yang berjalan, ISLAH, Ketua Forum Lintas Indonesia (FORLINDO), mempertanyakan ketimpangan yang terlihat. Ia menyoroti pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran dana namun hingga kini belum tersentuh proses hukum.
Sorotan tajam mengarah pada anggota keluarga Bupati yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Kabupaten. Berdasarkan keterangan yang berkembang, mereka disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aliran dana serta diduga bagian dari permufakatan jahat.
“Ini seperti awan gelap yang menggantung, tapi tak kunjung turun hujan. Kami bertanya, bagaimana dengan pihak-pihak lain yang disebut terlibat?” ujar Islah.
Meski nama-nama tersebut sudah santer disebut, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah mereka telah diperiksa atau bahkan dimintai klarifikasi oleh tim penyidik KPK.
Keadilan Tidak Boleh Pandang Bulu
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Sejumlah elemen masyarakat sipil dan pengamat menilai bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu, dan tidak boleh berhenti hanya pada lapisan birokrasi.
“Jika yang diperiksa hanya Kepala Dinas, sementara aktor-aktor yang diduga berada di lingkar inti kekuasaan tidak tersentuh, maka penegakan hukum akan kehilangan ruh keadilannya,” tegas Islah.
Desakan pun menguat agar KPK tetap konsisten dengan prinsip independensi dan profesionalitas. Publik berharap lembaga antirasuah ini tidak terjebak dalam pusaran tekanan politik, serta berani menelusuri perkara ini hingga ke akar-akarnya.
Ujian Kepercayaan Publik
Kasus ini kini tidak lagi sekadar persoalan hukum, melainkan menjadi ujian berat bagi kepercayaan masyarakat. Di satu sisi, publik menanti kejelasan dan keberanian penegak hukum. Di sisi lain, ketidaktransparanan hanya akan membuka ruang bagi spekulasi dan keraguan.
Masyarakat berharap KPK tidak hanya sekadar “menyalakan lampu” di permukaan, tetapi juga berani menyusuri lorong-lorong gelap yang selama ini tersembunyi.
Sebab, dalam perkara sebesar ini, keadilan bukan hanya soal siapa yang diperiksa hari ini, melainkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali.
