Kabupaten Pekalongan —1/04/2024- Isu mengenai adanya “rembugan pengondisian” dalam pengisian 11 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang saat ini kosong, tengah ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Pertemuan yang disebut-sebut berlangsung di lingkungan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bahkan dikabarkan dikoordinatori oleh oknum pejabat terkait, memicu berbagai spekulasi.
Sejumlah pihak menilai, jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi mencederai prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesionalitas dalam birokrasi pemerintahan.
Adapun 11 jabatan strategis yang saat ini diketahui dalam kondisi lowong meliputi:
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan (JPTP 01)
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (JPTP 02)
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM (JPTP 03)
Kepala Badan Kesbangpol (JPTP 04)
Kepala Dinas PMPTSP (JPTP 05)
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (JPTP 06)
Kepala Dinas Dukcapil (JPTP 07)
Kepala Dinas P3AKB (JPTP 08)
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (JPTP 09)
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja (JPTP 10)
Kepala Dinas Kesehatan (JPTP 11)
Kekosongan jabatan-jabatan tersebut dinilai sangat strategis dan berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik serta arah kebijakan pembangunan daerah.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa isu “kemufakatan jahat” yang beredar saat ini masih sebatas kabar dan belum tentu kebenarannya. Hingga kini belum ada pernyataan resmi maupun bukti kuat yang mengonfirmasi dugaan tersebut.
Masyarakat berharap proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka, profesional, dan benar-benar berdasarkan kompetensi serta rekam jejak, bukan karena kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan sampai jabatan publik menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” ujar salah satu warga.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga, sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan efektif demi kepentingan masyarakat luas.
