Kabupaten Pekalongan —6 April 2026- Pascakasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, situasi pemerintahan daerah kini memasuki fase pemulihan kepercayaan publik. Sejumlah kalangan masyarakat mulai menyuarakan harapan besar terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan adil ke depan.
Selama masa kepemimpinan sebelumnya, muncul berbagai penilaian di tengah masyarakat terkait dugaan praktik monopoli dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah. Beberapa warga menilai, pemenang tender proyek diduga didominasi oleh pihak-pihak tertentu, baik dari sisi perusahaan maupun kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan seperti pengaspalan jalan, pembangunan talud, hingga proyek infrastruktur lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, masyarakat kini menaruh harapan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, untuk menghadirkan perubahan nyata, khususnya dalam sistem lelang proyek pemerintah.
“Harapannya ke depan tidak ada lagi monopoli proyek. Semua pelaku usaha, termasuk kontraktor kecil, harus diberi kesempatan yang sama agar dampak pembangunan bisa dirasakan lebih merata,” ujar salah satu warga.
Selain itu, pemerataan ekonomi juga menjadi sorotan. Warga berharap, melalui sistem lelang yang lebih terbuka dan transparan, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pekalongan di bawah kepemimpinan Plt Bupati Sukirman disebut tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di berbagai wilayah yang mengalami kerusakan.
Program tersebut direncanakan akan digenjot secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2027, sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan, pasca kasus hukum yang sempat mengguncang dan menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Pemerhati kebijakan publik menilai, transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya persoalan serupa di masa mendatang.
“Perlu ada pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi, serta komitmen dari seluruh pihak agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan bersih dan profesional,” ujarnya.
Dengan berbagai harapan tersebut, masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama.
