Kabupaten Pekalongan – Kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan Kepala Desa Kesesi menjalani proses hukum dan penahanan memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Warga menyoroti peran serta tanggung jawab camat sebagai pimpinan kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, jika kepala desa terbukti terjerat korupsi, perlu ditelusuri sejauh mana fungsi pengawasan dari pihak kecamatan berjalan. Mereka mempertanyakan apakah mekanisme monitoring pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara maksimal.
“Kalau kepala desa sampai terjerat kasus korupsi, tentu masyarakat juga ingin tahu bagaimana fungsi pengawasan dari kecamatan. Jangan sampai ada kesan hukum hanya berhenti di tingkat desa,” ujar salah satu warga.
Berdasarkan ketentuan pemerintahan daerah, camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki tugas pokok membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan administrasi dan anggaran. Tugas lainnya antara lain mengkoordinasikan pemerintahan kecamatan, memantau pembangunan desa, serta memastikan pelayanan publik berjalan baik.
Oleh karena itu, muncul desakan agar aparat penegak hukum mengusut kasus secara menyeluruh. Masyarakat berharap proses hukum tidak berhenti pada satu pihak saja, melainkan menelusuri semua kemungkinan keterlibatan atau kelalaian dalam pengawasan.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Jika ada pihak lain yang diduga mengetahui atau lalai dalam pengawasan, maka harus diperiksa juga. Supaya keadilan benar-benar ditegakkan,” ungkap warga lain.
Hingga saat ini, masyarakat menunggu langkah lanjutan dari aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh rangkaian kasus secara transparan. Warga berharap penegakan hukum yang adil dapat kembali memberikan kepercayaan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya sistem pengawasan yang kuat dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan negara. ⚖️
