Kabupaten Pekalongan – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Munir, menyampaikan rasa prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif di daerah.
H. Munir mengungkapkan bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan transparan ke depan.
“Saya prihatin atas semua ini. Mohon supportnya agar DPRD bisa melaksanakan pengawasan secara maksimal,” ungkap H. Munir.
Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dan semua pihak sangat dibutuhkan agar DPRD dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Selain itu, H. Munir juga berharap agar peristiwa ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan daerah harus tetap dijaga agar program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah serta mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berjalan,” tambahnya.
H. Munir juga mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi bersama demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Pekalongan.
