Kabupaten Pekalongan – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, harapan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah semakin menguat. Warga menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya fokus pada penetapan bupati sebagai tersangka, melainkan juga menelusuri lebih jauh dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sebagaimana diketahui, Fadia Arafiq telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan saat ini menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama untuk keperluan penyidikan dan pengembangan perkara.
Sejumlah warga menegaskan pengusutan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. “Kalau memang ingin membersihkan Kabupaten Pekalongan dari praktik korupsi, jangan hanya berhenti di bupati. Kepala-kepala OPD juga perlu diperiksa,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Selain OPD, masyarakat juga menyoroti dugaan praktik outsourcing yang disebut-sebut terjadi hingga tingkat kecamatan. “Informasi yang beredar di masyarakat, praktik outsourcing itu tidak hanya di kabupaten, tapi juga sampai tingkat kecamatan. Ini perlu ditelusuri supaya semuanya terang,” tambah warga lain.
Tak hanya itu, beberapa rumah sakit di daerah juga menjadi sorotan. Warga menduga adanya transaksi dalam perekrutan tenaga kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Rumah sakit juga harus diperiksa. Banyak isu soal transaksi dalam perekrutan BLUD. Kalau memang ada praktik seperti itu, harus dibongkar,” ungkap seorang warga.
Masyarakat berharap KPK dapat menangani kasus ini secara maksimal dan transparan. Dengan penanganan menyeluruh, diharapkan Kabupaten Pekalongan dapat terbebas dari praktik korupsi yang merugikan publik. “Harapan kami sederhana, Kabupaten Pekalongan bisa bersih dari praktik-praktik korupsi. Semoga KPK bekerja maksimal dan semua yang terlibat bisa diproses sesuai hukum,” pungkas salah seorang ini seiring perkembangan kasus di kemudian hari.
