PEKALONGAN – Ratusan pemuda yang tergabung dalam gerakan “Pemuda Sembungjambu Bersatu” menggelar aksi penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong. Dalam aksinya, mereka membawa 10 poin tuntutan utama terkait pengelolaan pemerintahan desa.
Aksi berlangsung kondusif dan dihadiri langsung oleh Kepala Desa Sembungjambu, Carimun, didampingi oleh Camat Bojong, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta jajaran perangkat desa lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap janji kampanye yang sebelumnya mengusung semangat “Bali deso mbangun deso” (Balik desa membangun desa). Namun, kondisi yang terjadi dinilai belum sesuai harapan, bahkan memunculkan sindiran pedas dari warga, “Bali deso malah ngremuk deso” (Balik desa malah menghancurkan desa).
10 Poin Tuntutan
Perwakilan pemuda menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian generasi muda agar pemerintahan desa berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai aturan.
“Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai generasi muda terhadap pembangunan desa. Kami ingin semua berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar salah satu perwakilan pemuda.
Adapun rincian 10 tuntutan yang disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Transparansi anggaran desa secara terbuka kepada masyarakat.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang masih banyak rusak.
3. Kejelasan program kerja sesuai RPJMDes dan RKPDes.
4. Laporan realisasi APBDes periode tahun 2019 hingga 2025.
5. Keterbukaan data penerima bantuan sosial (bansos) sejak 2019–2025.
6. Evaluasi program PTSL, menyusul keluhan biaya yang dinilai melebihi ketentuan hingga lebih dari Rp150 ribu.
7. Penjelasan terkait tunggakan pajak PBB warga.
8. Inventarisasi dan pengelolaan aset desa.
9. Keterbukaan data kepengurusan, program, dan anggaran BUMDes.
10. Penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026.
Momen Canggung Soal BUMDes
Dalam sesi dialog, sempat terjadi momen yang menjadi sorotan ketika tokoh masyarakat menanyakan detail pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengingat anggaran yang dikelola cukup besar, masyarakat meminta kejelasan struktur dan kinerjanya.
Namun, pertanyaan tersebut justru membuat Kepala Desa Carimun terlihat kebingungan dan tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai struktur kepengurusan BUMDes Sembungjambu.
Harapan Warga
Para pemuda menilai, persoalan seperti program PTSL, penyaluran bansos, hingga pengelolaan aset desa berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Harapan kami sederhana, adanya keterbukaan dan kejelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Kehadiran Camat Bojong dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan dan pengawasan agar aspirasi ini ditindaklanjuti.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan terkait jadwal atau bentuk respons Pemerintah Desa terhadap 10 tuntutan tersebut. Masyarakat pun menunggu langkah konkret sebagai jawaban atas aspirasi yang disuarakan.
Red
