SAHABATNKRI.COM | PEKALONGAN – Suasana riuh aksi unjuk rasa menggema di halaman Kantor Bupati Pekalongan, Selasa sore (5/5/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pekalongan Raya berkumpul sejak pukul 15.00 WIB untuk menyampaikan serentetan tuntutan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, hingga kesejahteraan rakyat.
Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan di antaranya “Tuntaskan Perbaikan Drainase”, “May Day Hari Perlawanan”, hingga “BBM Naik, UMK Harus Naik”. Dalam orasi yang disampaikan, sejumlah persoalan krusial diangkat ke permukaan.
Jalan Rusak dan Pembangunan Terpengaruh Politik Pilkada
Mahasiswa asal Kecamatan Petungkriyono menyoroti parahnya kerusakan jalan di wilayahnya yang dinilai sangat merugikan warga. Bahkan ia melontarkan perumpamaan tajam: “Kalau bawa sapi sampai ambruk karena jalan rusak, siapa yang akan menanggung kerugiannya?”
Ia juga menuding bahwa pembangunan di wilayah pegunungan itu sengaja diabaikan hanya karena kalah perolehan suara pada Pemilihan Bupati 2024.
“Jangan sampai Pilkada memisahkan pembangunan. Karena kalah pemilihan, kami dijadikan alat politik selama lima tahun ke depan. Ini tidak adil!” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut dihapuskannya praktik dinasti politik dan mengkritik keputusan pemilihan pemimpin daerah. “Ada dua penyesalan besar: coblos nomor dua dan ikut mendukung Ibu,” seru orator yang disambut sorakan massa.
Guru Belum Sejahtera, Buruh Hidup Pas-pasan
Persoalan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi sasaran kritik. Mahasiswa asal Kecamatan Kesesi menyayangkan nasib guru honorer yang kondisinya masih jauh dari layak, padahal tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa lainnya menyoroti nasib kaum buruh. “Hidup buruh di Pekalongan masih serba pas-pasan. Setiap hari masih memikirkan besok makan apa. Ini yang harus diperhatikan pemerintah,” ungkapnya.
Tak kalah penting, isu ketenagakerjaan dan lingkungan juga disuarakan. “Pabrik besar berdiri di sini, tapi pekerja lokal justru tidak diutamakan. Bahkan kemarin akibat pembangunan yang sembarangan, warga malah kebanjiran,” tegas salah satu orator wanita.
Sepuluh Tuntutan Utama Mahasiswa
Dari rangkaian orasi, disusun sepuluh poin tuntutan utama yang diserahkan kepada pemerintah daerah:
1. Jaminan sosial bagi pekerja informal
2. Pembentukan Satgas Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
3. Wajib menyerap tenaga kerja lokal
4. Perbaikan infrastruktur secara menyeluruh
5. Penghapusan sistem kontrak kerja dan upah murah
6. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
7. Kemudahan serta kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi
8. Penguatan mutu pelayanan publik
9. Pemberantasan praktik jual beli jabatan
10. Penindakan tegas pungutan liar dan premanisme berkedok LSM
Tanggapan Plh Bupati: Komitmen Penuhi Aspirasi Rakyat
Menyikapi aksi tersebut, Penjabat Sementara (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman didampingi Kapolres AKBP Rachmad C Yusuf dan Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang menemui langsung massa. Ia mengakui tugas yang diembannya bukanlah hal yang ringan.
Terkait jaminan sosial, Sukirman menyatakan pemerintah telah mulai mendaftarkan pekerja informal ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Dari 900 orang marbot, 600 di antaranya sudah kami berikan perlindungan. Ke depannya akan kami perluas hingga meliputi tukang ojek, tukang becak, buruh pasar, dan perajin batik. Pendanaannya kami gabungkan dari APBD, BAZNAS, dan sumbangan pengusaha,” jelasnya.
Untuk perbaikan jalan, Sukirman menyatakan akan menjadi fokus utama. “Tahun 2026 ini kami alihkan anggaran pembangunan gedung DPRD yang terbakar untuk perbaikan titik-titik jalan rusak. Bahkan Tahun 2027 sudah kami tetapkan sebagai Tahun Infrastruktur Khusus Perbaikan Jalan,” tegasnya.
Soal dugaan jual beli jabatan, ia menyatakan proses pengisian pejabat tinggi ditunda sambil menunggu petunjuk Kementerian Dalam Negeri guna memastikan berjalan berdasarkan sistem kepatutan dan kemampuan.
Ia juga menegaskan tidak akan melakukan upaya apa pun untuk melemahkan gerakan mahasiswa. “Kalau ada tindakan yang mengintimidasi pelaku aksi, silakan lapor langsung ke saya atau ke Kapolres. Gerakan rakyat adalah cerminan pengawasan terhadap kami,” tegas Sukirman.
Aksi ini merupakan bentuk kewaspadaan pasca ditangkap tangan Bupati Pekalongan non-aktif, Fadia Arafiq. Mahasiswa bersepakat tidak menginginkan daerahnya dijadikan tempat berkembang biaknya kejahatan keuangan negara.
“Kami tidak rela tempat kelahiran kami dijadikan sarang koruptor. Harus ada perubahan nyata, bukan sekadar pergantian pemimpin,” tegas perwakilan mahasiswa mengakhiri orasinya.
Redaksi Sahabat NKRI
