Kabupaten Pekalongan — Pengelolaan Pendopo Lama Kabupaten Pekalongan kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sejumlah isu yang berkembang menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara perjanjian kontrak awal dengan realisasi pembayaran di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kontrak pengelolaan tersebut disepakati untuk jangka waktu lima tahun, dengan nilai pembayaran sebesar Rp2,9 miliar per tahun. Namun, di tengah masyarakat beredar isu yang mengaitkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa pembayaran seharusnya dilakukan secara penuh untuk keseluruhan masa kontrak di awal perjanjian.
Isu tersebut semakin menguat seiring dengan data yang beredar di lapangan. Pada tahun 2025, realisasi pembayaran disebut-sebut baru mencapai sekitar Rp1,4 miliar, atau belum memenuhi kewajiban satu tahun penuh. Bahkan, hingga saat ini, pembayaran yang berjalan diperkirakan baru setara sekitar setengah tahun.
Perbedaan antara nilai kontrak, informasi temuan, dan realisasi pembayaran ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang menduga adanya potensi wanprestasi atau ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian kontrak.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait yang dapat mengonfirmasi kebenaran isu tersebut. Kondisi ini membuat publik menaruh perhatian lebih terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas.
Sejumlah kalangan pun mendorong Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Langkah tegas dan terbuka dinilai penting, baik untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak maupun menjaga kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai isu yang beredar maupun langkah yang akan diambil ke depan.
