PEKALONGAN –18 April 2026- Ketua DPC KCBI Kabupaten Pekalongan, Ahmad Waziz yang akrab disapa Aziz Ndoro, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi di SD Negeri 01 Sidomulyo. Sorotan ini muncul usai beredarnya informasi terkait kualitas bangunan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Dalam peninjauan yang dilakukan pada Sabtu (18/4/2026), Aziz menemukan sejumlah temuan mencurigakan. Salah satunya terkait kondisi atap bangunan yang terlihat menguning dan berkarat, padahal proyek baru saja rampung. Ia juga mendapati bahwa pengecatan hanya dilakukan pada bagian depan saja, sementara sisi lain masih tampak belum tersentuh.
“Kalau hanya dicat bagian depan saja, ini patut dipertanyakan. Seolah-olah hanya untuk menutupi agar terlihat bagus dari luar, padahal bagian lain masih dibiarkan apa adanya,” ujar Aziz.
Tak hanya itu, kondisi teras bangunan juga menjadi sorotan. Hingga saat ini, bagian tersebut belum sepenuhnya terpasang plafon, padahal proyek revitalisasi ini telah diresmikan dan dinyatakan selesai.
Anggaran Capai Rp850 Juta
Diketahui, proyek revitalisasi satuan pendidikan ini dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp850.887.388. Pekerjaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan tercatat selesai pada 15 Desember 2025, sebagaimana tertulis pada papan informasi proyek.
Sejumlah warga setempat turut mengeluhkan kualitas hasil pekerjaan. Meski usia bangunan masih baru, sejumlah bagian sudah menunjukkan tanda-tanda kualitas rendah.
“Yang paling terlihat jelas itu bagian atap. Baru beberapa bulan saja warnanya sudah menguning dan mulai berkarat. Padahal kalau materialnya sesuai spesifikasi, seharusnya masih bagus dan awet,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat menduga adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan spesifikasi teknis serta nilai anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini pun memicu kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Desak Audit dan Penegakan Hukum
Warga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Bahkan, mereka meminta perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, untuk turun langsung melakukan pemeriksaan.
“Kami berharap ada audit menyeluruh. Jangan sampai anggaran yang begitu besar, tapi hasilnya justru mengecewakan dan tidak bermanfaat secara maksimal untuk pendidikan anak-anak,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait menanggapi berbagai sorotan dan keluhan tersebut.
Red
