SAHABATNKRI.COM | KAJEN – Dugaan besarnya nilai kredit macet di BKK Kabupaten Pekalongan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi pengelolaan kredit serta langkah yang ditempuh pihak BKK dalam menangani kredit bermasalah tersebut.
Salah seorang warga Kecamatan Kajen yang akrab disapa Londo mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi langsung ke kantor BKK Kabupaten Pekalongan. Namun, menurut pengakuannya, hingga kini ia belum memperoleh keterangan resmi dari pihak manajemen.
“Saya sudah dua kali datang ke kantor BKK untuk meminta konfirmasi. Namun belum bisa bertemu dengan pimpinan,” ujar Londo.
Menurut Londo, saat mendatangi kantor BKK, petugas keamanan menyampaikan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Pimpinan BKK, Ibu Dewi, sedang tidak berada di kantor karena ada keperluan di luar kota. Pada kunjungan berikutnya, ia mengaku kembali memperoleh penjelasan yang serupa.
Londo juga mengklaim memiliki data sejumlah debitur yang diduga mengalami kredit macet. Menurut keterangannya, daftar tersebut mencakup berbagai kalangan, di antaranya anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pekalongan, yayasan, hingga perusahaan yang bergerak di bidang properti.
Ia menyebut nilai kredit bermasalah tersebut bervariasi, mulai dari sekitar Rp950 juta, Rp1 miliar, Rp2,5 miliar, Rp4,5 miliar, hingga mencapai sekitar Rp5 miliar per debitur. Sementara itu, menurut informasi yang beredar di masyarakat, total kredit macet di BKK Kabupaten Pekalongan disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, angka tersebut masih memerlukan konfirmasi dan penjelasan resmi dari pihak BKK.
