SAHABATNKRI.COM | KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menjadi narasumber dalam Program Podcast LPPL Radio Kota Santri yang digelar di Obyek Wisata Lolong Adventure, Kecamatan Karanganyar, Kamis (10/9/2026) sore.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Mukhamad Nur Huda, S.Pd.I., S.H., dan Anas Syahirul Alim, S.Sos., M.I.Kom., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M.
Dalam podcast tersebut, dibahas sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat, di antaranya terkait penerangan jalan, pelayanan kesehatan dan BPJS, serta pelayanan administrasi kependudukan.
Menanggapi aduan mengenai lampu penerangan jalan yang mati sepanjang sekitar 500 meter di sebelah timur Jembatan Panjang Karanganyar selama dua pekan, Sukirman menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang. “Sudah langsung diperbaiki oleh OPD yang berwenang, yaitu Dishub,” ujarnya.
Terkait pelayanan kesehatan, Sukirman menjelaskan bahwa masyarakat dalam kondisi gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan dan stabilisasi di instalasi gawat darurat (IGD). Apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut, pasien akan mendapatkan pelayanan rawat inap. “Apabila di rumah sakit tersebut kamar penuh maka RS tersebut yang mencari/ merujuk ke RS lain yang ada kamar kosong. Bagi peserta BPJS dapat di titipkan ke kamar kosong di atas kelasnya & apabila sudah ada kamar sesuai kelas maka di kembalikan sesuai kelas,” jelasnya.
Untuk peserta BPJS yang kepesertaannya tidak aktif, Plt. Bupati menjelaskan bahwa pengaktifan kembali dapat dilakukan. Namun, karena Kabupaten Pekalongan belum mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas, proses aktivasi tidak dapat langsung dilakukan. Dalam kondisi tersebut, pasien dapat mendaftar secara mandiri terlebih dahulu, kemudian mengajukan pengalihan kepesertaan ke PBI Pemda maupun jaminan kesehatan lainnya. Untuk rawat inap, terdapat toleransi waktu 3×24 jam untuk pengurusan kepesertaan BPJS.
Sementara terkait laporan adanya permintaan uang administrasi Rp. 50 ribu dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Kecamatan Doro, Sukirman menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diklarifikasi kepada petugas yang bersangkutan. “Sudah diklarifikasi ke petugas nya, merasa tidak pernah memungut uang Rp 50.000. Untuk kecamatan yg melayani cetak KTP el seperti Doro, dipilih dari ASN yg memiliki integritas tinggi dan terpercaya oleh pimpinan tidak akan melakukan malpraktik termasuk pungli. Cetak KTP-el di Kecamatan Doro langsung jadi dan bisa ditunggu. Kemungkinan pemohon tidak datang ke tempat pelayanan cetak KTP elektronik secara langsung,” katanya.
Atas kegiatan podcast yang dilaksanakan tersebut, Plt. Bupati menegaskan bahwa program podcast merupakan bentuk sinergitas antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. “Ini merupakan sinergitas antara KPID Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Dinkominfo. Ini merupakan sinergitas sekali lagi dalam hal kita mendorong siar penyiaran dari Kajen,” ujar Sukirman.
Ia mengatakan, Pemkab Pekalongan akan terus meningkatkan keberadaan Radio Kota Santri karena sarana tersebut dinilai penting dalam membangun komunikasi dengan Masyarakat. “Dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini kita akan memiliki Radio Kota Santri khususnya. Kita akan terus tingkatkan, karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Salah satu kanal yang akan kita manfaatkan dan memang sudah kita manfaatkan,” katanya.
Sukirman menilai, format talk show maupun podcast yang baru saja diselenggarakan oleh Radio Kota Santri dapat membuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih interaktif. Melalui format tersebut, pemerintah dapat mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi maupun keluhan Masyarakat. “Dengan model talk show semacam ini atau podcast semacam ini komunikasi memang lebih interaktif dan kita bisa mendengarkan secara langsung juga dari keluhan-keluhan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Sukirman, berbagai media komunikasi yang dimiliki Pemkab Pekalongan akan terus didorong, baik melalui forum formal maupun pemanfaatan media digital. Menurutnya, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. “Ini penting karena pemerintah juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Media-media mainstream, media-media tradisional harus kita manfaatkan. Termasuk kemudian perkembangan dunia digital yang memang percepatannya sangat luar biasa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa program podcast tersebut diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Pemkab Pekalongan, tengah menyusun konsep keberlanjutan program antara Dinkominfo dan KPID. “Kita akan coba kesinambungan, kontinu terhadap program ini. Kita sedang berpikir ini menyusun bareng dengan Dinkominfo, termasuk dengan KPID, bagaimana ini menjadi satu kesinambungan. Narasumbernya bisa beragam, bisa dari pengamat juga, pengamat politik, pengalaman ekonomi misalnya. Kita mengambil tema soal pariwisata, otomatis kita juga mendorong ke sana agar investasi masuk dan seterusnya,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan KPID Jawa Tengah, Mukhamad Nur Huda, S.Pd.I., S.H., menilai keberadaan LPPL memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi publik yang sehat dan demokratis. “Prinsipnya salah satu lembaga penyiaran publik lokal yang baik itu, satu di antaranya adalah sehat dari aspek demokrasi. Artinya bisa menyerap masyarakat dengan kelompok masyarakat kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk didialogkan,” ujarnya.
Ia menilai program podcast LPPL Radio Kota Santri yasng terlah dilaksanakan telah sejalan dengan prinsip tersebut dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi LPPL lainnya. “Keberadaan program ini saya kira masuk dalam masalah itu dan bagus. Semoga ini menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah,” katanya.
KPID Jawa Tengah juga berharap program tersebut dapat terus berlanjut, disertai dengan peningkatan dalam berbagai aspek. “Harapannya terus berlanjut dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan diberikan keleluasaan berbagai macam ruang untuk bisa terus mengembangkan dari sisi SDM kemudian perlengkapan sarana yang lain agar produknya lebih berkualitas, produk jurnalistiknya berkualitas, masyarakatnya berkualitas, pemerintahnya berkualitas pula,” pungkasnya.
