KAJEN – Sekretaris Jenderal Forlindo Jaya sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan, Sakdullah, menyampaikan pandangan kritisnya terkait tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan, kondisi penyelenggaraan pemerintahan saat ini memerlukan perhatian serius guna menjaga kepercayaan publik yang mulai tergerus.
Menurut Sakdullah, tantangan utama yang dihadapi adalah penurunan kepercayaan masyarakat akibat kurangnya transparansi serta ketidakkonsistenan pemimpin dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Kepercayaan masyarakat terancam jika pemimpin tidak konsisten melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam APBD maupun rencana kerja tahunan instansi. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman kerja nyata, bukan sekadar formalitas belaka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahaya orientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran negara sekaligus merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Sakdullah menekankan bahwa informasi adalah hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi kunci mutlak dalam menjembatani hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat.
“Masyarakat mungkin menerima pembangunan fasilitas fisik. Namun, jika informasi penting ditutup-tutupi, mereka merasa tidak dihargai. Kondisi ini memicu keresahan dan berpotensi melahirkan kelompok-kelompok yang mencari jalan keluar sendiri atas masalah yang dihadapi,” ujarnya.
Untuk mencegah kegaduhan sosial, Sakdullah mendesak agar sinergi antarlembaga pemerintahan terus diperkuat. Ia tetap optimis situasi di Kabupaten Pekalongan masih dapat diperbaiki, mengingat fungsi kelembagaan dinilai masih berjalan, meski butuh pembenahan dan reorientasi menyeluruh.
Sebagai jalan tengah, ia mendorong seluruh pejabat publik untuk membangun kepercayaan melalui sikap yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.
“Sampaikan fakta apa adanya kepada masyarakat. Di tengah situasi politik yang menantang, kejujuran dan keberanian menawarkan solusi adalah modal utama untuk mengembalikan kepercayaan publik,” pungkas Sakdullah.
