Kabupaten Pekalongan –5/03/2026 Sejumlah masyarakat mengajukan harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melanjutkan audit terhadap proyek revitalisasi sekolah-sekolah yang baru saja selesai dibangun di Kabupaten Pekalongan.
Harapan ini muncul seiring meningkatnya perhatian publik terkait transparansi penggunaan anggaran pembangunan fasilitas pendidikan. Warga menilai pengawasan terhadap proyek tersebut sangat krusial untuk memastikan anggaran negara dialokasikan dan digunakan secara tepat serta sesuai dengan peruntukannya.
Ali Rosyidin, aktivis dari LBH Braja Musti Nusantara, menyampaikan bahwa audit perlu dilakukan untuk memastikan proyek revitalisasi sekolah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan tentu tidak masalah diaudit. Justru ini agar masyarakat tahu bahwa pembangunan sekolah benar-benar berkualitas,” ucap Ali Rosyidin.
Menurutnya, pengawasan yang ketat terhadap proyek pembangunan berbasis dana negara sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan dunia pendidikan di daerah tersebut.
Masyarakat juga berharap proses audit yang dilaksanakan secara transparan dapat memberikan kepastian bahwa bangunan sekolah yang telah direvitalisasi memiliki kualitas baik dan aman untuk digunakan oleh siswa serta tenaga pendidik.
Melalui pengawasan dari aparat penegak hukum, diharapkan pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perkembangan dunia pendidikan lokal.
