SAHABATNKRI.COM | KAJEN – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan, Catur Andriansah, menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari 2029.
Catur menilai, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi memunculkan kegaduhan politik di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Pak Budi Arie menyampaikan itu justru malah timbul pertanyaan, ada maksud apa?,” ujar Catur, saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu (26/8/2026).
Catur menyayangkan, munculnya narasi tersebut. Menurut dia, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama ini terjalin dengan baik. Terlebih, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan putra Jokowi.
“Semestinya dia bisa menilai selama ini persahabatan dan hubungan antara beliau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terjalin dengan baik,” katanya.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut meminta Budi Arie tidak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan bertahan hingga 2029. Ia menegaskan, masa jabatan pemerintahan telah diatur secara konstitusional selama lima tahun.
“Saya mengingatkan bahwa masa jabatan di pemerintahan itu telah diatur secara konstitusional dengan periode lima tahun,” ucapnya.
Catur bahkan menegaskan, apabila pernyataan tersebut dimaksudkan untuk membangun opini bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan sampai akhir masa jabatan, pihaknya menolak keras.
“Kalau memang Budi Arie berniat membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan hingga 2029, kami tolak keras, kami lawan,” tegasnya.
Menurut Catur, pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini seharusnya diberikan ruang untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan mengenai Pilpres 2029 dinilai masih terlalu dini.
“Narasi itu rasanya kurang tepat di tengah Prabowo-Gibran sedang melaksanakan program prioritas pembangunan. Kami sangat menyayangkan narasi itu,” katanya.
Ia memastikan jajaran pengurus dan kader Gerindra Kabupaten Pekalongan tidak akan terpengaruh oleh dinamika politik tersebut. Gerindra, kata dia, akan tetap fokus mengawal program-program Presiden Prabowo agar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya mewakili seluruh pengurus dan kader Gerindra Kabupaten Pekalongan mendukung pemerintahan Prabowo untuk menjalankan mandat hingga akhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Catur menilai, stabilitas politik sangat penting agar pemerintah dapat bekerja secara optimal. Situasi politik yang kondusif juga dinilai dapat memberikan ruang bagi dunia usaha dan perekonomian untuk terus bergerak.
“Masyarakat saat ini membutuhkan stabilitas dan suasana yang kondusif. Kondisi politik yang aman penting agar pemerintah dapat bekerja secara optimal, sementara dunia usaha dan perekonomian dapat terus bergerak,” tegasnya.
Ia mengajak, masyarakat tidak terburu-buru larut dalam pembahasan Pilpres. Menurutnya, mekanisme dan jadwal pemilihan presiden telah diatur dalam sistem demokrasi sehingga tidak perlu didorong melalui spekulasi politik yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru larut dalam pembahasan Pilpres. Belum saatnya membahas Pilpres, masih jauh. Sekarang yang terpenting fokus mengawal program Pak Prabowo untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Catur.
Ia menambahkan, dinamika politik merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan pandangan tidak seharusnya berkembang menjadi narasi yang mengganggu persatuan maupun menggeser perhatian pemerintah dan masyarakat dari agenda pembangunan.
“Yang paling penting saat ini bagaimana pemerintah bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dibuat sibuk dengan spekulasi politik,” pungkasnya.
