PEKALONGAN – 20-April-2026-Ketua Ormas Cakra Probojoyo Kabupaten Pekalongan, Gigih Agusta, menyoroti kebijakan tarif parkir yang berlaku di RSUD Kajen. Menurutnya, besaran tarif yang diterapkan dinilai cukup tinggi dan justru membebani masyarakat, terutama bagi keluarga pasien yang harus menunggu atau menjaga kerabatnya dalam waktu lama.
Gigih mengaku menerima banyak keluhan dan aduan dari warga terkait hal ini. Mereka mengeluhkan biaya parkir yang membengkak, apalagi jika kendaraan diparkir berjam-jam bahkan hingga sehari semalam penuh.
“Banyak masyarakat mengadu ke kami. Mereka sudah dalam kondisi sulit karena ada keluarga yang sakit, bahkan sebagian ada yang BPJS-nya tidak aktif, sehingga harus mengeluarkan biaya pengobatan pribadi. Namun, di tengah kondisi tersebut, mereka masih terbebani biaya parkir yang terasa mahal,” ujar Gigih.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat tidak berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai fasilitas pelayanan publik, rumah sakit seharusnya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung, bukan justru menambah beban ekonomi di saat-saat darurat.
“Orang sedang kena musibah, butuh pengobatan dan pertolongan, malah ditambah beban biaya parkir yang mencekik. Ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak,” tegasnya.
Minta Ada Kebijakan Khusus
Gigih mendesak pihak pengelola parkir maupun manajemen RSUD Kajen untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem dan besaran tarif yang berlaku saat ini. Ia juga mengusulkan agar dibuatkan kebijakan khusus, misalnya pemberian tarif maksimal atau bahkan pembebasan biaya bagi keluarga pasien rawat inap yang memiliki masa tinggal lama.
Selain itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan turut campur tangan dengan mengkaji ulang regulasi pengelolaan parkir di lingkungan fasilitas kesehatan, agar aturan yang ada nantinya lebih manusiawi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD Kajen terkait sorotan dan keluhan tersebut.
Red Sahabat NKRI
