PEKALONGAN, 30 April 2026 – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan sempat memanas. Perwakilan Bank BNI Cabang Pekalongan bernama Aji, diminta meninggalkan ruang rapat oleh pimpinan sidang.
Keputusan tegas ini diambil oleh Pimpinan Rapat, Raat Kholis Djazuli, atas kesepakatan bersama anggota dewan yang hadir. Audensi yang dilaksanakan pada Kamis (30/4/2026) ini merupakan tindak lanjut dari Undangan Nomor 500.2.2.7/360 tertanggal 23 April 2026.
Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti pengaduan Aliansi Warga Notogiwang Bersatu. Inti pembahasan menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran.
Selain perwakilan BNI, rapat juga mengundang sejumlah pemangku kepentingan, antara lain unsur Komisi A DPRD, Penyidik Polres Pekalongan, Inspektorat Daerah, Dinas Sosial, Camat Paninggaran, serta Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
Alasan Dikeluarkan dari Ruangan
Menurut Kholis Djazuli, kehadiran perwakilan BNI dinilai kurang memberikan masukan yang signifikan karena tidak memahami secara utuh pokok permasalahan yang diadukan warga.
“Karena yang bersangkutan tidak mengetahui pokok persoalan yang dibahas dalam audiensi ini, maka berdasarkan kesepakatan bersama, diminta untuk meninggalkan ruangan,” tegas Raat di hadapan peserta rapat.
Tindakan ini diambil agar pembahasan tetap fokus pada substansi pengaduan masyarakat dan tidak melebar ke hal-hal di luar permasalahan.
Tujuan Pengawasan DPRD
Audiensi ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pekalongan. Lembaga perwakilan rakyat berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang diduga sangat merugikan warga yang berhak menerima bantuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen Bank BNI Cabang Pekalongan terkait insiden yang dialami oleh perwakilannya tersebut.
Redaksi
